Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja secara virtual hari ini (11/6) untuk membahas peluang perdagangan dan investasi dengan para pemangku kepentingan provinsi tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta penyempurnaan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor di provinsi tersebut. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Bapak Vincent Piket mengatakan, ”Uni Eropa sangat mendukung Indonesia dalam upaya meningkatkan perdagangan dan investasi, khususnya di Jawa Barat. Kami menyambut baik kembalinya investasi asing langsung di Indonesia baru-baru ini, antara lain dari sektor otomotif dan manufaktur, elektronik dan mesin termasuk yang berasal dari Uni Eropa. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-Business CEPA) dapat meningkatkan perdagangan dan investasi, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi di Indonesia.”
”Selama lebih dari 30 tahun, Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan prioritas bersama, termasuk perdagangan dan investasi. Tahun lalu, Uni Eropa meluncurkan program lima tahun yaitu ARISE+ Indonesia Trade Support Facility senilai 15 juta euro. Program ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekspornya dan memenuhi aturan dan standar perdagangan internasional,” kata Bapak Piket.
Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil menyambut baik kunjungan Delegasi Uni Eropa ini. ”Jawa Barat membuka pintu selebar-lebarnya kepada para investor khususnya dari Uni Eropa, untuk menanamkan modal terkait pembangunan yang masif demi percepatan perekonomian di provinsi ini. Jawa Barat memiliki potensi investasi yang besar dari berbagai sektor utamanya proyek pada kawasan industri, pembangunan infrastruktur serta upaya-upaya untuk peningkatan sektor industri melalui pengembangan Roadmap Making Indonesia 4.0.”, jelas Bapak Ridwan Kamil dalam sambutannya.
Ia berharap pertemuan ini dapat mendorong para investor Eropa untuk melakukan investasi di Indonesia. ”Selain berinvestasi di Jawa Barat, kami juga ingin memperluas peluang untuk melakukan ekspor ke Eropa. Karena itu kami berharap para pelaku bisnis dapat membuka wawasan bagaimana kita dapat meningkatkan ekspor perdagangan yang sangat potensial,” tambahnya.
Dalam pertemuan virtual tersebut, Delegasi Uni Eropa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan diskusi panel tentang manfaat CEPA dan menggali potensi perdagangan dan investasi di provinsi tersebut. Panel menghadirkan Marika Jakas, Kepala Seksi Perdagangan dan Ekonomi, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia; Dr Ir. H. Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.Soc. Sc., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Jawa Barat; dan Dr Rolf Richard Keil, Direktur Umum EUWELLE, sebuah perusahaan pengelolaan limbah Eropa dengan beberapa proyek yang sedang berjalan di Jawa Barat.
Pada kesempatan lain juga digelar sesi yang membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha terkait bisnis perdagangan dan investasi, dipaparkan oleh Surya Batara Kartika, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat, dan peluang investasi di bidang kawasan industri yang disampaikan Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Jawa Barat.
Diskusi tersebut mengetengahkan besarnya potensi investasi di Jawa Barat, khususnya di kawasan industri. Permintaan di bidang manufaktur, pertanian, furnitur, dan produk lain di Uni Eropa diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan didorong oleh pemulihan pasca pandemi. Dengan basis konsumen yang besar dan berdaya beli tinggi, Uni Eropa merupakan pilihan yang menarik bagi Jawa Barat untuk memperluas dan mendiversifikasi pasar ekspornya.
Uni Eropa terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, kunjungan kerja telah dilakukan ke provinsi Maluku dan Jawa Tengah. Selanjutnya Delegasi Uni Eropa akan mengunjungi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Bali.
